Pemimpin di Negeri ini: Mulai dari Judi, Narkoba, Miras, Zina hingga Korupsi

(Salah satu Kota Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Umat Islam di sini dilarang berjudi. Pejabat Pemerintahannya pun dilarang berjudi).

 

          Apa dampak kekalahan Timnas Italia melawan Timnas Spanyol dalam perebutan Piala Eropa tahun 2012 lalu bagi pejabat di negeri ini? Ada satu contoh kasus yang pernah saya dengar. Seorang anggota DPRD salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat mengadakan taruhan dengan seorang Pejabat Kodim (TNI) masih dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Bukan main tahurannya Rp 500 Juta bagi pemenangnya. Anggota dewan memegang Italia dan si oknum TNI tadi memegang Spanyol. Ternyata yang menang adalah Spanyol. Dengan demikian si anggota dewan mesti membayar Rp 500 Juta kepada oknum tentara tadi. Karena tidak punya uang cas, disepakati satu unit mobil fortuner menjadi “uang mukanya”. Singkat cerita, sang anggota dewan baru dapat melunasi “hutangnya” itu setelah meminta bantuan atau meminjam ke sana ke mari, bahkan kepada sanak saudaranya.

          Cerita di atas sulit untuk diverifikasi kebenarannya. Tapi saya sangat yakin bahwa kejadian-kejadian seperti ini banyak terjadi di negeri ini. Oknum pejabat, mulai dari staf PNS kantor gubernur, tentara, polisi, jaksa, hakim, PNS lainnya, tidak sedikit yang gemar melakukan perjudian. Bahkan dalam pemilihan kepala daerah, ada diantara mereka yang melakukan taruhan. Setiap ada pertandingan sepak bola, baik di dalam maupun di luar negeri, menjadi ajang bagi mereka untuk berjudi. Tentu tidak semua pemimpin di negeri ini ikut berjudi, akan tetapi jumlah yang gemar berjudi, saya pikir tidak sedikit. Adakah pengaruh tertinggalnya pembangunan di negeri ini dibandingkan dengan negara-negara lain akibat perjudian yang dilakukan oleh pejabat tersebut?

          Hari ini koran online yang terbit di Makassar memberitakan bahwa seorang oknum polisi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, ditangkap sedang pesta sabu-sabu di sebuah kamar hotel. Kejadian seperti ini sudah sangat sering terjadi di negeri ini. Polisi, tentara, jaksa, hakim, dan PNS lainnya yang tertangkap pesta sabu-sabu. Bahkan pernah juga diberitakan seorang kepala satuan narkoba justeru ditangkap karena dia menjual narkoba dengan nilai puluhan juta rupiah. Demikian pula seorang jaksa yang mengisap ganja. Uniknya lagi ganja yang dia hisab tersebut, diambil dari barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan. Ada juga oknum sipir, penjaga tahanan, yang menjual narkoba kepada narapidana di penjara.

          Kawan saya yang seorang mantan camat di salah satu kecamatan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menceritakan bahwa ketika dia menjadi camat, ada kenalannya seorang perwira TNI yang suka minum-minuman keras. Bahkan setiap minggu, oknum TNI ini memanggil anak buahnya untuk ikut bersama-sama pesta minuman keras di rumah dinasnya. Hampir setiap kota-kota besar di Indonesia, selalu ada pabrik minuman. Beberapa waktu lalu dikabarkan, bahwa di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, ada pabrik minuman keras. Bupatinya berang, karena ada oknum polisi yang membekingi pabrik minuman keras tersebut.

          Dalam beberapa hari terakhir ini, Komisi Yudisial sedang menyidangkan seorang hakim yang sudah bersuami dilaporkan melakukan perzinahan dengan seorang pengusaha. Bayangkan, seorang “Wakil Tuhan” rela berzina? Berzina dengan sukarela adalah tindakan yang paling buruk daripada seorang pelacur. Manakala seorang pelacur adalah bekerja untuk mendapat imbalan berupa uang. Sedangkan “wakil tuhan” yang berzina adalah untuk memuaskan hawa nafsunya. Beberapa waktu lalu, juga dikabarkan seorang PNS yang merupakan ada dari seorang oknum pejabat di kabupaten dalam wilayah Sulawesi Selatan, melarikan seorang perempuan yang juga PNS juga. Setelah dicari, ternyata mereka sudah satu minggu berada dalam sebuah rumah melalukan kumpul kebo. Berkumpul seperti kerbau. Saya juga pernah mendengar cerita dari teman, bahwa seorang bupati tidak segan-segan mengangkat seorang perempuan menjadi PNS yang telah “dipakainya” beberapa kali. Pada peristiwa lain, ada oknum dosen di sebuah perguruan tinggi di Makassar, terpaksa menikah dengan seorang mahasiswanya sudah hamil.

          Tentang korupsi. Ini adalah perkara yang paling menarik perhatian masyarakat dalam minggu ini. Seorang pejabat negara, Ketua Mahkamah Konstitusi, ditanggap oleh Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) ketika menerima suap atas perkara yang dia tangani. Soal korupsi ini, luar biasa dan terjadi pula di semua level. Tidak hanya pejabat pemerintah, tentara, polisi, PNS, hakim dan lain-lain, termasuk pula tokoh masyarakat, ulama atau ustadz, guru besar atau professor dalam sebuah perguruan tinggi juga terlibat dalam kasus korupsi? Adakah ulama yang korupsi? Paling tidak seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), ikut ditangkap KPK karena menyuap Ketua MK. Walaupun saya yakini, bahwa perbuatannya itu tidak terkait dengan statusnya sebagai pengurus MUI. Namun hal ini sangat disayangkan. Beberapa media massa juga menyayangkan adanya oknum pengurus MUI yang tertangkap karena menyuap.

          Dari kasus-kasus tersebut di atas, kembali ada pertanyaan dalam benak saya; adakah hubungan antara perilaku para pemimpin  yang sangat-sangat  tidak terpuji tersebut dengan tingkat kesejahteraan rakyat di seluruh negeri ini yang masih tertinggal dibanding dengan negara-negara lain?

Pertama, darimana uangnya untuk berjudi, berzina, miras, narkoba? Saya rasa bukan dengan gajinya. Tentu dia akan mencari uang tambahan di luar gajinya. Jadi untuk melampiaskan hawa nafsunya, mereka melakukan korupsi.

Kedua, habis waktunya untuk melakukan judi, zina, miras dan narkoba. Waktu yang seharusnya dipakai untuk memikirkan rakyat, habis untuk memenuhi nafsu bejatnya. Tak ada lagi waktunya untuk memikirkan rakyat, kecuali bagaimana menguras uang rakyat untuk dipakai foya-foya.

Ketiga, pemimpin yang berperilaku buruk tersebut, tidak memiliki niat baik untuk membangun negara ini. Kenapa? Karena dibenaknya hanya kepentingan sesaat, bagaimana memenuhi ambisi dan keinginan pribadi supaya bisa cepat kaya dan memenuhi keingin hidup sesuai dengan kemauannya.

          Keadaan seperti ini memanglah sangat memprihatinkan. Kita sedih dengan kelakukan para pejabat di negeri ini. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang salah dalam negara ini? Saya tidak tahu, apakah masih ada pemimpin yang prihatin sebagaimana prihatinnya saya? Kalau ada pemimpin yang prihatin, sejauh mana dia prihatin? Apa yang dia lakukan untuk mengatasi masalah ini? Atau si pemimpin ini juga menjadi bagian dari keprihatinan saya?

          Bagaimana mengatasinya? Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah kelakukan pemimpin yang tidak terpuji? Mari kita pikirkan bersama.***

(Ruang Pelajar Siswazah, Mention, FSSK, UKM – Bangi, Selangor Darul Ehsan, ba’da Dzhuhur jelang Ashar, Senin, 7 Oktober 2013).